Kenaikan Harga Sembako

Kenaikan harga sembako sulit dibendung
18 Jul 2010

* Headline
* Pos Kota

Pedagang keluhkan bawang putih China

JAKARTA (Pos Kota) - Kenaikan harga-harga sembako yang sering terjadi, karena pemerintah tidak punya program untuk kedaulatanpangan dengan kemampuan sendiri. Pemerintah hanya punya program ketahanan pangan, meski harus dengan banyak impor.

Hal itu dikatakan oleh pengamat ekonomi Hendri Saparini dalam diskusi di Cafe Warung Daun, Cikini, Sabtu, 17/7. "Seharusnya pemerintah mempunyai jalan keluar dengan program kedaulatan pangan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi, pemerintah kan selalu menekankan ketahanan pangan dan tidak malu-malu walau harus impor pangan besar-besaran," kata Hendri.

Menurutnya, urusan pangan itu sangat strategis dan sangat vital, jadi harus menjadi program utama untuk kemandirian dan tidak mengandalkan impor. Pemerintah harus memikirkan swasembada, bukan hanya beras, tetapi juga aneka pangan lainnya. "Kita bayangkan, kalau misalnya sumber-sumber pangan luar negeriitu ternyata juga terjadi kegagalan panen, bagaimana kebutuhan di negeri ini," katanya.

Ia mengaku pernah satu meja dengan Menteri Perda-ganan Marie Elka Pangestu dalam sebuah diskusi dan mempertanyakan, kenapa bawang putih harus impor 80% dari China. Ternyata jawaban Mendag, karena bawang putih China kualitasnya bagus. "Waduh, saya heran dengan jawaban Bu Menteri, saya tanya lagi, kenapa pemerintah tidak menanam bawang putih yang bagus pula," tambah Hendri Saparini.

LEBIH SEDAP

Menanggapi kasus seperti itu, Ngadiran, pedagang pasar yang ikut menjadi pembicara menyatakan, sebenarnya bawang putih Indonesia tidak kalah dari Chi-na. Soal bentuknya, bawang Indonesia memang lebih kecil, tetapi soal cita rasa, jauh Iebih sedap.

"Jangan salah, bumbu itu kan dicari sedapnya bukan besarnya. Kalau selama ini terus menerus ada impor bawang putih dalam jumlah besar, pasti ada apa-apanya," ujarnya.

Ngadiran juga menantang pemerintah, kalau memang terjadi kesulitan distribusi, para pedagang pasar siap membantu. "Kalau ada upaya pihak tertentu untuk mengganggu distribusi, kami siap membantunya," katanya.

Anggota DPR dari Komisi VI Abdurahman Abdullah sepakat bahwa Indonesia perlu kedaulatan pangan. "Kedaultan pangan harus diupayakan, tapi tidak harus langsung menyetop impor guna memenuhi kebutuhan pangan kita," katanya, (wi-noto/st/r)